Data Terurut Mulai dari : No. Perkara/Tahun Kejadian - Nama Terlapor/Tersangka - Nilai Kerugian - Keterangan ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Penyimpangan Pengelolaan Dana APBD Kab. Simeuleu Drs. Darmili Kepala Dinas PU (Marsidi Umar) Drs. Ridwan PT. Maheya Jaya, (H. T. Cut Amin) Rp 115 M Belum ada proses hukum
2. Korupsi Dana Bencana Alam (2003-2004) Drs. Darmili Rp 43 M Penetapan Drs. Darmili sebagai tersangka oleh Polda NAD. Tetapi sampai saat ini, belum ada pengajuan izin pemeriksaan ke Presiden RI oleh Polda NAD.
3. Penunjukan Langsung pembelian Kapal Cepat (2003) Sekda Kab. Siemeulu Rp 4,5 M Belum ada proses hukum
4. Korupsi APBD 2002-2004 untuk PDKS Drs. Darmili Dir. PDPS Rp 50 M Pemeriksaan saksi oleh Polda NAD. Belum ada tersangka
5. Pelelangan Kayu Sitaan Simelue (Aug-03) Abdullah Puteh, mantan Gubernur NAD Azwar Abubakar, mantan Wakil Gubernur NAD Mustafa Hisjbulah, kadis Kehutanan NAD Kadishut Simeulue Rp 3,5 M Pemeriksaan saksi oleh Polda NAD. Belum ada tersangka Sudah melaporkan Ke Kejagung Oleh Pokja ADTK
6. Penyimpangan Pengelolaan APBD 2003 di Kabupaten Pidie Bupati kabupaten Pidie, Abdullah Yahya Sekdakab Pidie, Ir. H. Imran Usman Kabag Keuangan Setdakab Pidie, HM Jamil A Gani, SE Pemegang Kas setdakab Pidie, Ridwan, AW Rp 16,2 M Kejaksaan Tinggi NAD menghentikan proses hukum kasus ini.
7. Proyek Fiktif Peningkatan Jalan Kampung Bakti Dusun Pak-Pak, Aceh Tenggara (2002-2004) Pimpinan Proyek, Darma Putra Jaya, ST Direktur CV. Bukit Harapan, H. Bahrin Porang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tenggara, M. Salim Fahri,SE Rp 4,7 M Polres Agara telah menetapkan Pimpro sebagai tersangka. Hingga saat ini proses hukum tidak jelas.
8. Korupsi Belanja DPRD NAD Tahun 2002-2004, Periode 1999-2004/2004-2009 Anggota DPRD tahun 2002 Anggota DPRD tahun 2004 Jumlah terlapor 104 orang Rp 28,7 M Sudah melaporkan ke kejaksaan Agung dan KPK pada bulan November 2004 oleh POKJA ADTK. Belum ada proses hukum
9. Korupsi Kredit Fiktif Anggota DPRD NAD Periode 1999-2004 54 Anggota DPRD NAD, Gubernur NAD (Abdullah Puteh) BPD Aceh Rp 8,2 M Kejati NAD telah menetapkan 4 orang tersangka (Pimpinan Dewan), tetapi proses hukum hingga saat ini tidak jelas
10. Korupsi Pembelian Genset Wilyam taylor alias Muhammad Amin dan Abdullah Puteh Rp 30 M Kasus ini ditangani oleh Polda NAD dan diserahkan ke Mabes Polri, dan proses hukum tidak jelas hingga saat ini.
11. Kasus Pembelian 28 Mobil pribadi anggota DPRD Kota Banda Aceh 26 Anggota DPRD Kota Banda Aceh, 1999-2004 dan Walikota Banda Aceh Rp 5,7 M Kasus ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Kota Banda Aceh dari PKS. Tidak jelas hingga saat ini
12. Proyek Fiktif Pengadaan Kapal Penangkap Ikan untuk 6 Koperasi Nelayan Halim Wijaya, Kadiskop Sabang, dan Pengurus 6 koperasi nelayan Rp 26,3 M Kasus ini diungkap oleh PDMD semasa DM Pernah ditetapkan 16 terdakwa dan proses persidangan dalam tahap kasasi. Sedangkan 13 tersangka masih dalam proses Kejari Banda Aceh. Akibat tsunami, kasus ini di SP3-kan dengan alasan saksi kunci (mantan walikota) dan dokumen hilang. Telah ditetapkan sejumlah tersangka, yakni Halim Wijaya, dan pengurus koperasi nelayan. Sedangkan kadiskop hanya sebagai saksi. Informasi terakhir Halim Wijaya telah kabur ke luar negeri.
13. Korupsi Pengadaan KMP Pulo Weh Sabang Walikota Sabang Azwar Abubakar, mantan Wakil Gubernur NAD Rp 8,6 M Tidak jelas
14. Bobolnya Kasda Aceh Singkil Makmur Syahputra, H. Muad Fohri, H. Ridwan Hasan, H. Bicar Sinaga Rp 8,6 Milyar 29 Januari 2006, PN Singkil membebaskan terdakwa cs dengan alasan tidak ada kerugian negara karena terdakwa telah mengembalikan uang kas bon.
15. Korupsi Pembangunan Jalan Ladia Galaska Abdullah Puteh Soenarno Muhyan Yunan Ir. Gusmeri Ir. Zahruddin Ir. Zaldy Ir. Asyifa Mursalin Ir. Majamudin Ir. M Hilal Ir. Zaini Yusuf Ir. Setia Budi Rp 26,97 Milyar Belum ada proses hukum
16. Bobolnya kasda Aceh Besar (2004) Hasyim Daud, mantan Sekda Aceh Besar Rp 1 Milyar Belum Jelas proses hukumnya
17. Korupsi Tunjangan Kesehatan DPRD Simeulue 17 anggota DPRD Simeuleu periode 1999-2004. 7 dari tersangka tersebut terpilih kembali menjadi anggota DPRD periode 2004-2009 Rp 900 Jt Belum jelas proses hokum.
18. Kasus Korupsi Pengelolaan dana pendidikan korban Konflik Abu Bakar (Pimpro) Rp. 9,775 Milyar Dalam kasus ini kepolisian hanya menemukan kerugian keuangan negara 223 juta yang dilakukan oleh Abu bakar. Abu bakar sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan hukuman 1 Tahun Penjara dan vonis ini diperkuat oleh pengadilan Tinggi Aceh, Sejak dalam proses penyelidikan, Penyidikan, penuntutan dan vonis Abu BAkar masih bebas berkeliaran hingga saat ini
19. Kasus penyelewengan pengadaan alat-alat pendidikan TK, SD,/MI dan SDLB di NAD Rusdi Azali (Pimpro) Rp 17, 391 Milyar sudah menetapkan 17 orang tersangka. 10 orang mantan anggota DPRD tersebut sudah dalam proses peradilan, 7 orang lainnya yang masih menjadi anggota DPRD belum disidangkan. Hingga saat ini kasus korupsi dana kesehatan ini tidak jelas proses hukumnya.
20. Mark up Pengadaan Mesin Cetak Kepala dinas Infokom, Nasir Ali, Kontraktor Ismail Bintang (Korban Tsunami) Rp 1,54 Milyar Sudah ditetapkan tersangka, namun pada saat itu Nasir Ali melarikan diri. Saat ini Nasir Ali telah berada di banda Aceh dan sampai saat ini tidak ada kejelasan proses hukumnya
21. Dana Pembelaan Kasus Korupsi Abdullah Puteh di Pengadilan Tipikor Abdullah Puteh, Hamid Zein (kabiro Hukum), dan Sekda Prov. NAD Rp 4,1 Milyar kasus ini ditanggani oleh Kejaksaan Tinggi tapi hingga saaat ini tidak ada proses lebih lanjut. BPK sudah melakukan audit telah telah menyatakan kerugian negara. Bahkan Hamid Zein Kepala Biro Hukum Pemda NAD yang statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, telah berubah statusnya menjadi saksi.
22. Mark Up Pembelian Kebun Sawit Bupati Aceh Timur, (Azman Usmanuddin) Rp 17 Milyar Hingga saat ini tidak ada kejelasan proses hukum.
23. Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Mantan Wali Kota Banda Aceh Zulkarnaen Rp 3,5 miliar Belum jelas proses hukum
24. Penyalahgunaan dana instruksi bupati (inbub) tahun 2002-2003 Mantan Bupati Aceh Timur, Drs Azman Usmanuddin MM Rp 4,1 miliar Masih dalam proses persidangan PN Langsa
25. Penyimpangan proyek pembangunan jalan utama Suka Makmue. APBD tahun 2006 Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Nagan Raya, Ir Muchtaruddin Rp 1,9 miliar Sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kajati NAD.
26. Kasus dugaan korupsi Aceh Timur tahun anggaran 2006 Mantan Pj Bupati Aceh Timur Azman Usmanuddin dan Ir Azwar AB. Rp 106 miliar Masih dalam proses penyidikan KPK
27. Kasbon APBD Kab Bireuen Mantan Pj Bupati/ dan Wakil Bupati Bireuen (Drs Mustafa A Glanggang dan Drs H Amiruddin Idris) Rp 26 M Belum Jelas Penanganannya
Seiring dengan bertambahnya data dan aplikasi yang disimpan, lambat laun "ruang kosong" dalam hard disk tentu akan berkurang. Dan kalau ruang tersebut makin sempit, penggunaan komputer akan dihadapkan pada beberapa pilihan: menambah/mengganti hard disk dengan kapasitas yang lebih besar, memback-up data pada CD/media penyimpan yang lain, atau menghapus beberapa data atau aplikasi yang sudah ada. Namun disamping cara-cara tersebut diatas, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menghemat pemakaian ruang hard disk. Yang pertama adalah dengan mengggunakan fasilitas kompresi yang kini menjadi fasilitas standar dalam sebuah komputer. Dengan cara ini ukuran file bisa dipadatkan dan tentu menghemat hard disk. Fasilitas ini bisa didapat dengan mudah lewat internet atau dalam CD perangkat lunak. Langkah berikutnya adalah dengan menghapus semua file yang ada dalam recycle bin. Beberapa pengguna Komputer tidak menyadari bahwa data-data yang sudah dihapus dan masuk ke dalam recycle bin masih memiliki ukuran data yang memakan hard disk. Oleh karenanya kalau yakin data dalam recycle bin sudah tidak digunakan lagi, lebih baik dihapus. Kemudian akan lebih baik kalau alokasi untuk tempat sampah ini diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian seringkali komputer membuat file-file baru, misalnya file yang dibuat untuk mengcover ketika komputer hang, crash, atau sekedar memback up saat pengguna membuka sebuah data misalnya dengan extensi*.tmp. File-file yang sudah tidak diperlukan ini lebih baik dihapus. Dalam sistem operasi Windows, langkah ini bisa dilakukan dengan fasilitas Scandisk. Melakukan defragment secara teratur -paling tidak sebulan atau dua bulan sekali- menjadi langkah yang dapat dilakukan agar file-file dalam komputer tertata dengan rapi. Ini memang tidak akan menambah ruang kosong hard disk, namun selain lebih efisien cara ini akan mempercepat akses data. Selamat mencoba.
Semua data pesawat bisa Anda peroleh dengan cuma-cuma di internet. Salah satunya melalui situs www.airfleets.net. Di situs tersebut, tersedia database seluruh pesawat, terutama Airbus dan Boeing, di seluruh dunia berikut kode registrasi dan perusahaan yang mengoperasikannya. Bahkan pesawat-pesawat yang telah rusak atau hilang juga tercatat dalam laporan. Dalam waktu singkat, laporan singkat kecelakaan yang menimpa PK-GZC langsung terangkum dalam satu halaman khusus.
Database kecelakaan pesawat bisa dilihat berdasarkan tahun, negara, dan operator yang mengoperasikannya. Pengunjung juga dapat melakukan pencarian kasus kecelakaan melalui search engine yang disediakan. Tidak hanya pesawat yang mengalami kecelakaan, pesawat-pasawat yang selama ini masih beroperasi juga dapat dicari dan dilihat. Bahkan, Anda dapat melihat daftar pesawat yang dipakai suatu perusahaan penyedia jasa angkutan penerbangan di seluruh dunia.
Data-data ini tentu saja juga dapat dipakai untuk menilai seberapa tua umur pesawat yang akan Anda tumpangi. Agar dapat melakukan pencarian, tentu saja Anda harus mengetahui registrasi pesawat atau nomor seri pembuatan (MSN) yang bisa dilacak melalui kode penerbangannya. Dengan mengetahui umur pesawat yang akan dinaiki, paling tidak Anda akan lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk dan menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menekan risiko.
nah, bagi yang ragu2 naik pesawat, ditambah lagi smkin seringnya terjadi kecelakaan dlm penerbangan indonesia, anda bisa cek dlu di situs tsb. sapa tau berguna bagi anda.
